Tanggapan Fraksi atas Jawaban Walikota tentang Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

• Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang ;
• Yang kami hormati Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kota Malang ;
• Yang kami hormati Walikota,  Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah; beserta jajaran Ekskutif Kota Malang ;
• Yang kami hormati Forpinda Kota Malang;
• Yang kami hormati Sekretaris Dewan, serta seluruh undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD sudah resmi disahkan, dan PP ini hadir untuk menggantikan PP No 24 Tahun 2004. Dengan  terbitnya PP No 18 Tahun 2017, tentu bertujuan untuk lebih meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. 

Tujuan lain dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menjamin keterwakilan rakyat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta untuk peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja anggota lembaga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat pada khususnya.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan daerah, tentunya DPRD sebagai satu lembaga diharapkan dapat menjadi lebih mampu dalam mengejawantahkan nilai-nilai demokratis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah khususnya Kota Malang tercinta ini.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah mencermati, dan mempelajari :

1. Tanggapan Walikota Malang Terhadap Ranperda  Kota Malang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
2. Rancangan Peraturan Daerah  Kota Malang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Selanjutnya,  kami dari Fraksi Partai Gerindra akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Terhadap jawaban Walikota Poin 1 (satu), saran diperhatikan dan akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Terhadap jawaban Walikota Poin 2 (dua), saran diperhatikan dan dapat di jelaskan bahwa di dalam PP tersebut pada pasal 8 ayat 4 menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan besaran pendapatan umum daerah, dikurangi belanja pegawai aparatur sipil negara yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ; tinggi, sedang, rendah.
3. Terhadap jawaban Walikota Poin 3 (tiga), saran diperhatikan dan dapat dijelaskan bahwa pembahasan Ranperda ini  akan disesuaikan peraturan yg berlaku.
4. Fraksi Partai Gerindra setuju, bahwa Ranperda ini harus memiliki korelasi yang positif dengan peningkatan kinerja, dan diharapkan dapat bersinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD kota Malang untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat kota Malang.
5. Fraksi Partai Gerindra sepakat bahwa Ranperda ini perlu dilakukan pembahasan bersama eksekutif agar menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Salah satu fungsi Peraturan daerah adalah sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah. 

Penyesuaian-penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah terhadap  perundangan  yang  lebih tinggi adalah upaya harmonisasi dan sangat perlu dilakukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perundang-undangan yang ada.  

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Demikian Jawaban dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya,  semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya terhadap masyarakat Kota Malang. Mudah mudahan Allah SWT. Selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan.

Akhirnya, apabila dalam penyampaian jawaban Fraksi ini terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan Terima Kasih.

Ihdinas Shirotol Mustaqim

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 27 Juli 2017

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

DPRD Kota Malang

K e t u a

Drs. SALAMET

Posted in: Tanggapan Fraksi